Wiranto Minta SBY Tiru Gus Dur

Wiranto Minta SBY Tiru Gus Dur

Jenderal (Purn) Wiranto adalah sebagai Menkopolkam dalam pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan merupakan orang pertama yang direshuffle, dipecat oleh Gus Dur, sepulangnya dari Kairo, Mesir, 13 Februari 2000. Tampaknya hal itu merupakan perjalanan politik yang sangat terkesan bagi Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat itu di mana kepemimpinan Gus Dur itu, harus ditiru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Untuk keberanian, ketegasan dan kecepatan dalam mengambil keputusan, maka Presiden SBY harus menyontoh Gus Dur. Hindarkan politik transaksional dalam mereshuffle kabinet,” kata Wiranto di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (10/3).

Wiranto datang ke DPR dalam rangka peluncuran bukunya “7 Tahun Menggali Pemikiran dan Tindakan Pak Harto” sekaligus memberikan arahan bagi anggota dewannya agar tidak terkontaminasi politik transaksional terkait isu reshuffle cabinet yang akan dilakukan oleh SBY.

Menurutnya, gonjang-ganjing koalisi belakangan ini bernuansa politik transaksional berujung pada terganggunya konsentrasi kerja para menteri. Padahal untuk urusan pergantian menteri itu kata Wiranto, kita pernah punya pengalaman bagus di zaman pemerintahan Presiden Gus Dur.

Ketika itu lanjut Wiranto, Gus Dur, memutuskan semua anggota kabinet tidak boleh menjadi pengurus partai politik. "Waktu itu, Akbar Tandjung, sebagai Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), juga merangkap sebagai Ketua Umum Golkar. Beliau disuruh memilih. Saudara Akbar Tandjung, saudara keluar dari kabinet atau keluar dari kepengurusan parpol?” tanya Gus Dur.

Akbar Tanjung pun akhirnya memilih menjadi ketua umum Golkar. Sehingga jabatan Mensesneg dilepaskan dan diganti oleh Pak Muladi. “Kalau itu yang terjadi pada presiden sekarang, mudah-mudah Kabinet Indonesia Bersatu II sehat kembali. Tapi, kalau diganti dengan kader dari parpol, ya sama saja. Nanti tiap tahun ada reshuffle," tambah Wiranto.

Ia berharap sudah saatnya Presiden tegas bahwa anggota kabinetnya tak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. "Jadi yang di-reshuffle adalah cara berpikir kita menyusun kabinet, reshuffle bukan si menteri ini diganti menteri dari parpol lain. Tapi, si menteri dari partai diganti dengan orang-orang yang profesional kerjanya. Itu reshuffle yang saya harapkan,” ujarnya.

Dengan begitu katanya, maka system pemerintahan presidensil bisa sehat. Di mana para menteri tidak bisa lagi ditentukan dengan kalkulasi politik, hasil transaksi politik. (amf)

Dikutip: NU ONLINE
Terbitan (Kamis, 10/03/2011 15:03)